Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Saturday, June 12, 2021
Apa permasalahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena adanya kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi dalam negeri sesuai  Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang? Untuk penjualan dan pembelian dalam negeri, maka transaksi  harus menggunakan mata uang Rupiah sehingga pelaporan PPN juga...
Wajib Pajak telah diwajibkan oleh Pemerintah untuk menggunakan mata uang Rupiah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Kewajiban ini bagi sebagian Wajib Pajak dapat menimbulkan masalah dalam hal resiko nilai tukar dan lain-lain. Untuk mengatasi...
Benarkah rekening perbankan, berisi simpanan uang di bank luar negeri (offshore bank), seperti di Singapura dan Hong Kong tidak dapat dibuka atau diketahui oleh otoritas pajak, khususnya oleh Direktorat Jenderal Pajak? Beberapa negara yang menjadi pusat keuangan luar negeri (financial...
Pada saat UU Pengampunan Pajak disahkan dan banyak Wajib Pajak mengikuti Tax Amnesty, ada banyak pertanyaan tentang kepemilikan harta di luar negeri lewat Trust yang dapat digunakan untuk tax planning bagi kepemilikan harta di Indonesia hingga investasi di Indonesia....
Dapatkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menentukan definisi “jenis jasa lain” berdasarkan Pasal 23 (2) dari  UU PPh dan dapatkah definisi tersebut melanggar hak konstitusi Wajib Pajak dan mengakibatkan kerugian dari Wajib Pajak? Hal ini lah yang menjadi dasar judicial...
Berdasarkan pengalaman dari Sunset Policy hingga rencana Tax Amnesty banyak Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang bertanya tentang aset yang belum atau sudah mereka laporkan dan resiko dari pelaporan harta tersebut dalam SPT Tahunan PPh OP. Resiko dari harta...
Dapatkah biaya hidup dan harta yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pibadi menjadi dasar penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi secara jabatan? Tulisan ini terkait dengan sengketa pajak yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Wajib Pajak (WP) (sebut saja A) sehubungan dengan...
Undang-Undang Pengampunan Pajak yang belum lama disahkan telah digugat oleh sebagian kelompok masyarakat ke Mahkamah Konstitusi.  Selanjutnya apa yang dapat terjadi kemudian? Masyarakat, termasuk Wajib Pajak, jelas dapat mengajukan permohonan uji materi atau disebut sebagai judicial review atas Undang-Undang...
Dapatkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuka rahasia perbankan dalam negeri seperti jumlah saldo tabungan hingga jumlah bunga yang diterima nasabah perbankan? Bagi perbankan di Indonesia, apakah bank-bank di Indonesia dapat secara otomatis, tanpa berdasarkan permintaan, mengirimkan informasi perbankan dari...
Kasus keberatan pajak BCA, yang melibatkan mantan Dirjen Pajak, menimbulkan banyak polemik tentang sengketa pajak. Kasus ini sebenarnya adalah satu dari banyak sengketa perbedaan penafsiran hukum pajak di Indonesia karena tidak adanya atau kurangnya aturan pajak yang memadai atas...