Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Monday, October 14, 2019
Dapatkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menentukan definisi “jenis jasa lain” berdasarkan Pasal 23 (2) dari  UU PPh dan dapatkah definisi tersebut melanggar hak konstitusi Wajib Pajak dan mengakibatkan kerugian dari Wajib Pajak? Hal ini lah yang menjadi dasar judicial...
Peraturan perpajakan dapat mengalami uji materiil di Mahkamah Agung (MA) dan majelis hakim MA dapat mengabulkan uji materi dengan membatalkan peraturan perpajakan tersebut. Lantas, apa yang dapat kita pelajari dari pengajuan uji materiil di MA? Contoh pengajuan uji materiil, yang...
Apakah biaya hidup yang pembuktiannya sukar dilakukan dan pembelian aset dari tanah, saham, mobil dapat menjadi dasar perhitungan pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak? Bagaimana membuktikan hutang menjadi sumber dana untuk pembelian harta? Apakah SPT Pembetulan (Kedua)...
Bagaimana Wajib Pajak dapat membuktikan sumber penghasilan untuk membeli satu aset apabila Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan bahwa penambahan aset berupa tanah, senilai 1,2 milyar rupiah, merupakan penghasilan yang belum dikenakan pajak penghasilan? Tulisan ini membahas sengketa pajak Wajib Pajak...
Dapatkah biaya hidup dan harta yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pibadi menjadi dasar penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi secara jabatan? Tulisan ini terkait dengan sengketa pajak yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Wajib Pajak (WP) (sebut saja A) sehubungan dengan...
Dapatkah Revaluasi Aktiva bebas pajak penghasilan, tepatnya PPh final? Hal inilah yang diyakini oleh Wajib Pajak dalam satu sengketa pajak atas revaluasi aktiva dan Majelis Hakim memutuskan apakah selisih lebih penilaian kembali aktiva harus selalu menggunakan tarif PPh final. Sengketa...
Dapatkah pembayaran royalti atas know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi biaya dalam perhitungan PPh Badan menurut peraturan Transfer Pricing? Apakah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menentukan, dalam pemeriksaan, bahwa pembayaran royalti atas know-how bukan merupakan biaya wajar atas...