Tuesday, July 16, 2019
Kantor Pajak, tepatnya Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), sedang mengumpulkan informasi pihak ketiga dari data kependudukan hingga data kartu kredit Wajib Pajak yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Dari Perbankan di Indonesia, yang diminta menyerahkan data kartu kredit...
Berdasarkan pengalaman dari Sunset Policy hingga rencana Tax Amnesty banyak Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang bertanya tentang aset yang belum atau sudah mereka laporkan dan resiko dari pelaporan harta tersebut dalam SPT Tahunan PPh OP. Resiko dari harta...
Pada saat UU Pengampunan Pajak disahkan dan banyak Wajib Pajak mengikuti Tax Amnesty, ada banyak pertanyaan tentang kepemilikan harta di luar negeri lewat Trust yang dapat digunakan untuk tax planning bagi kepemilikan harta di Indonesia hingga investasi di Indonesia....
Dapatkah biaya hidup dan harta yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pibadi menjadi dasar penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi secara jabatan? Tulisan ini terkait dengan sengketa pajak yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Wajib Pajak (WP) (sebut saja A) sehubungan dengan...
Apakah hibah dari orang tua yang sekaligus menjabat sebagai direktur sebuah perusahaan dapat dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan dalam bentuk transfer atau dikecualikan dari objek pajak? Bagaimana Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa transfer dari luar negeri merupakan hibah? hibah dari...
Karena Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan harta dan biaya hidup dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), apa saja yang perlu dan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bagian dari tax planning (perencanaan...
Dapatkah biaya hidup, gaya hidup hingga harta Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi dasar Pemeriksa Pajak membuat koreksi pajak yang mengakibatkan tunggakan pajak yang harus dibayar? Ditambah lagi dengan informasi kartu kredit dari Wajib Pajak yang diterima oleh Direktorat Jenderal...
Tax Amnesty yang direncanakan akan disahkan merupakan bagian dari RUU Pengampunan  Pajak yang dibuat diantaranya karena terdapat banyak harta, berupa uang tunai (kas) atau setara kas hingga harta selain kas atau setara kas, baik di dalam maupun luar negeri...