Benarkah rekening perbankan, berisi simpanan uang di bank luar negeri (offshore bank), seperti di Singapura dan Hong Kong tidak dapat dibuka atau diketahui oleh otoritas pajak, khususnya oleh Direktorat Jenderal Pajak? Beberapa negara yang menjadi pusat keuangan luar negeri (financial...
Wajib Pajak telah diwajibkan oleh Pemerintah untuk menggunakan mata uang Rupiah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Kewajiban ini bagi sebagian Wajib Pajak dapat menimbulkan masalah dalam hal resiko nilai tukar dan lain-lain. Untuk mengatasi...
Dapatkah biaya hidup dan harta yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pibadi menjadi dasar penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi secara jabatan? Tulisan ini terkait dengan sengketa pajak yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Wajib Pajak (WP) (sebut saja A) sehubungan dengan...
Pada saat UU Pengampunan Pajak disahkan dan banyak Wajib Pajak mengikuti Tax Amnesty, ada banyak pertanyaan tentang kepemilikan harta di luar negeri lewat Trust yang dapat digunakan untuk tax planning bagi kepemilikan harta di Indonesia hingga investasi di Indonesia....
Apa permasalahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena adanya kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi dalam negeri sesuai  Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang? Untuk penjualan dan pembelian dalam negeri, maka transaksi  harus menggunakan mata uang Rupiah sehingga pelaporan PPN juga...
Pemerintah telah mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang namun bagaimana penerapan aturan ini akan berpengaruh pada peraturan pajak, baik pajak penghasilan (PPh) atau pajak pertambahan nilai (PPN) khususnya...
Perusahaan - perusahaan asing yang mencari pasar internasional dengan cara mendistribusikan produk atau jasanya ke berbagai negara termasuk Indonesia dapat melakukannya melalui kantor perwakilan dagang atau sering disebut dengan representative office (rep. off), liaison office. Kantor dagang tidak memiliki...
Apa yang dapat dilakukan oleh kantor pajak saat menerima informasi tentang kartu kredit dari Wajib Pajak seperti data : Nama bank,  Nomor rekening kartu kredit, ID merchant, Nama merchant,  Nama pemilik kartu,  Alamat pemilik kartu, NIK/Nomor paspor, NPWP pemilik kartu,...
Dapatkah biaya hidup, gaya hidup hingga harta Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi dasar Pemeriksa Pajak membuat koreksi pajak yang mengakibatkan tunggakan pajak yang harus dibayar? Ditambah lagi dengan informasi kartu kredit dari Wajib Pajak yang diterima oleh Direktorat Jenderal...
Wajib Pajak yang akan mengikuti Tax Amnesty berdasarkan UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak harus melaporkan harta yang mereka miliki selain utang  yang berkaitan langsung dengan perolehan harta tersebut. Permasalahannya adalah harta apa saja yang harus dan dapat dilaporkan...