Dapatkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuka rahasia perbankan dalam negeri seperti jumlah saldo tabungan hingga jumlah bunga yang diterima nasabah perbankan? Bagi perbankan di Indonesia, apakah bank-bank di Indonesia dapat secara otomatis, tanpa berdasarkan permintaan, mengirimkan informasi perbankan dari...
Perusahaan - perusahaan asing yang mencari pasar internasional dengan cara mendistribusikan produk atau jasanya ke berbagai negara termasuk Indonesia dapat melakukannya melalui kantor perwakilan dagang atau sering disebut dengan representative office (rep. off), liaison office. Kantor dagang tidak memiliki...
Apa yang dapat dilakukan oleh kantor pajak saat menerima informasi tentang kartu kredit dari Wajib Pajak seperti data : Nama bank,  Nomor rekening kartu kredit, ID merchant, Nama merchant,  Nama pemilik kartu,  Alamat pemilik kartu, NIK/Nomor paspor, NPWP pemilik kartu,...
Pemerintah telah mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang namun bagaimana penerapan aturan ini akan berpengaruh pada peraturan pajak, baik pajak penghasilan (PPh) atau pajak pertambahan nilai (PPN) khususnya...
Dapatkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menentukan definisi “jenis jasa lain” berdasarkan Pasal 23 (2) dari  UU PPh dan dapatkah definisi tersebut melanggar hak konstitusi Wajib Pajak dan mengakibatkan kerugian dari Wajib Pajak? Hal ini lah yang menjadi dasar judicial...
Dapatkah biaya hidup dan harta yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pibadi menjadi dasar penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi secara jabatan? Tulisan ini terkait dengan sengketa pajak yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Wajib Pajak (WP) (sebut saja A) sehubungan dengan...
Dapatkah biaya hidup, gaya hidup hingga harta Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi dasar Pemeriksa Pajak membuat koreksi pajak yang mengakibatkan tunggakan pajak yang harus dibayar? Ditambah lagi dengan informasi kartu kredit dari Wajib Pajak yang diterima oleh Direktorat Jenderal...
  Pembayaran dan pelaporan pajak untuk UMKM akan lebih mudah sehubungan dengan terbitnya peraturan pajak penghasilan atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menurunkan tarif PPh Final atas penghasilan usaha UMKM dari 1% menjadi 0,5% dapat diterapkan baik bagi Wajib...
Karena Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan harta dan biaya hidup dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), apa saja yang perlu dan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bagian dari tax planning (perencanaan...
Apa permasalahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena adanya kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi dalam negeri sesuai  Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang? Untuk penjualan dan pembelian dalam negeri, maka transaksi  harus menggunakan mata uang Rupiah sehingga pelaporan PPN juga...