Benarkah rekening perbankan, berisi simpanan uang di bank luar negeri (offshore bank), seperti di Singapura dan Hong Kong tidak dapat dibuka atau diketahui oleh otoritas pajak, khususnya oleh Direktorat Jenderal Pajak?

Beberapa negara yang menjadi pusat keuangan luar negeri (financial offshore center), contohnya Singapura, Hong Kong, Swiss dan British Virgin Island (BVI) mempunyai offshore bank dimana Warga Negara Indonesia atau warga negara lainnya dapat membuka rekening perbankan.

Drawing - Banking Secrecy - International OECD, G20 dan Akhir Kerahasiaan Perbankan
Pada tahun 2009, negara-negara G20 dimana Indonesia termasuk didalamnya, membuat pernyataan bahwa kerahasiaan perbankan telah berakhir yang terutama ditujukan untuk mengatasi penggelapan pajak lewat tax haven.

Sikap G20 didukung oleh OECD dengan Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes yang bertujuan memastikan penerapan standar yang diakui secara internasional atas transparansi dan pertukaran informasi untuk pajak dimana standar dibagi dalam tiga elemen pokok yakni ketersediaan informasi, akses atas informasi dan pertukaran informasi.

Sebelumnya di tahun 2000, OECD juga pernah menerbitkan satu laporan berjudul Improving Access to Bank Information for Tax Purposes (2000) yang berisi usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan otoritas pajak terhadap informasi perbankan termasuk praktek kerahasiaan perbankan di negara anggota OECD.

Dengan peer review, Global Forum dari OECD dan G20 melihat apakah negara anggota telah sepenuhnya menerapkan standar tersebut sebagai bagian dari komitmen anggota. Review dibuat dalam dua tahap, tahap pertama mencakup analisa atas kerangka peraturan dan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan tahap kedua berupa penerapan peraturan tersebut dalam prakteknya.

Hasil peer review akan menggolongkan apakah satu negara anggota sebagai non compliant, partially compliant, largely compliant dan compliant. Berdasarkan hasil peer review tahun 2014 atas 71 negara anggota forum yang telah melewati dua tahap dimaksud diatas, sebagaimana dijelaskan dalam Tax Transparency 2014 – Report on Progress, Indonesia digolongkan sebagai partially compliant sama seperti Andorra, Barbados, Israel, Saint Lucia dan Turkey.

Negara yang mendapat peringkat compliant diantaranya adalah Australia, Kanada, Tiongkok, India, Jepang, Korea, Afrika Selatan hingga Swedia. Peringkat Indonesia bahkan lebih rendah daripada Cayman Islands, Singapura, Hong Kong dan Mauritius yang sering disebut sebagai tax haven karena mereka mendapat peringkat largely compliant. Perlu dicatat, World Bank dapat menggunakan hasil peer review suatu negara untuk melakukan evaluasi atas kelayakan investasi di negara tersebut.

Hasil peer review dapat menjelaskan bahwa akses DJP atas kerahasiaan perbankan di dalam negeri untuk kepentingan pajak belum sepenuhnya memenuhi standar internasional bahkan tidak lebih baik dari Singapura dan Hong Kong.

Pertukaran informasi perbankan secara otomatis
Negara-negara G20 di bulan September 2013 telah mengesahkan rencana OECD atas standar tunggal pertukaran otomatis atas informasi keuangan atau Common Reporting Standard untuk mengatasi penggelapan pajak dan memastikan kepatuhan perpajakan. Perlu dicatat bahwa negara pusat keuangan seperti Bermuda, Cayman Islands, Hong Kong, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Singapura hingga British Virgin Islands.

Standar ini, yang disebut sebagai versi global dari FATCA atau bahkan EU Saving Directive, akan meminta negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk mendapatkan informasi dari lembaga keuangan dan secara otomatis melakukan pertukaran informasi dengan negara lain secara tahunan. Pertukaran informasi keuangan akan dilakukan secara otomatis antar negara seperti diagram dibawah ini (OECD Implementation Handbook for EOI):

Standar Pertukaran Data Perbankan Otomatis menurut OECD
Standar Pertukaran Data Perbankan Otomatis menurut OECD

Tax Information Exchange Agreement
Indonesia telah menandatangani Tax Information Exchange Agreement (TIEA) dengan beberapa negara pusat keuangan seperti Bermuda, Guernsey, Isle of Man, Jersey dan San Marino yang diantaranya berisi pertukaran informasi perbankan. TIEA ini juga dapat menjadi dasar bagi Indonesia, khususnya DJP, melakukan pertukaran informasi perbankan dengan negara tersebut. TIEA secara sederhana dapat dikatakan merupakan bagian dari pasal Exchange of Information dari P3B dalam bentuk satu perjanjian dua negara.

TIEA yang dikembangkan oleh OECD, berbeda dengan P3B atau tax treaty karena tidak berisi aturan tentang pajak berganda. Sebagai contoh dalam TIEA antara Indonesia dengan Bermuda diatur permintaan informasi pajak berdasarkan permintaan :
Article 5
Exchange of Information Upon Request
1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request by the requesting Party information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the territory of the requested Party. The competent authority of the requesting Party shall only make a request for information pursuant to this Article when it is unable to obtain the requested information by other means, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty.

Pertukaran informasi pajak secara otomatis oleh DJP
DJP telah mengeluarkan aturan tentang pertukaran informasi pajak secara otomatis dimana DJP dapat menerima dan mengirimkan informasi perbankan dari wajib pajak.
Sesuai PMK No. 125/PMK.010/2015 tentang Perubahan atas PMK No. 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange of Information), pertukaran Informasi pajak secara otomatis meliputi:
– Pertukaran Informasi secara otomatis untuk data pemotongan/pemungutan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra; dan
– Pertukaran Informasi secara otomatis untuk Informasi keuangan nasabah .

PMK tersebut juga menjelaskan kemampuan DJP memperoleh informasi perbankan dari wajib pajak secara otomatis dari perbankan dalam negeri kemudian DJP dapat memberikan informasi perbankan dari wajib pajak secara otomatis kepada otoritas pajak di negara lain, meliputi informasi, diantaranya :
– identitas nasabah, termasuk diantaranya nomor rekening dan alamat
– identitas lembaga keuangan
– saldo rekening
– jumlah bunga yang dibayarkan

“Berdasarkan PMK tersebut, juga dijelaskan bahwa pertukaran informasi dapat terjadi resiprokal sehingga DJP dapat menerima informasi perbankan luar negeri dari negara mitra terutama pada saat Common Reporting Standard diberlakukan tahun 2018.”

Berdasarkan PMK tersebut, juga dijelaskan bahwa pertukaran informasi dapat terjadi resiprokal sehingga DJP dapat menerima informasi perbankan luar negeri dari negara mitra terutama pada saat Common Reporting Standard diberlakukan tahun 2018. Hal ini juga menjelaskan bahwa DJP akan dapat membuka rahasia perbankan di luar negeri khususnya bagi Wajib Pajak Indonesia.

Kesimpulan
Direktorat Jenderal Pajak akan mempunyai akses perbankan luar negeri (offshore bank) saat Common Reporting Standard diterapkan secara penuh di berbagai negara termasuk negara pusat keuangan (financial offshore center) seperti Singapura atau Hong Kong sehingga akan jauh lebih sukar bagi wajib pajak Indonesia untuk menyembunyikan uang dan harta lewat perbankan atau lembaga keuangan di luar negeri.

Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY